Analisis Sistem Pemerintahan dan Gaya Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar belakang
Manusia sebagai mahluk sosial, tidak dapat hidup sendiri, membutuhkan tangan orang lain untuk saling membantu, akan tetapi tidak mudah hidup dalam kebersamaan, kita harus saling menghormati dan saling menghargai, tidak melanggar hak orang lain dan melupakan kewajiban sendiri. Untuk dapat hidup harmonis dan damai dalam sebuah lingkungan maka manusia harus dapat mengontrol emosi dan mengatur kesepakatan bersama dalam hidup sehari hari, manusia sebagai mahluk yang sempurna diantara mahluk lainnya yang dianugerahi akal dan fikiran agar dapat memilah dan memilih mana yang baik dan yang buruk seharusnya dapat mengolah lingkungan dengan baik, baik dalam lingkungan alam maupun lingkungan sosial, untuk mencapai keharmonisan yang di idam-idamkan, maka manusia atau sekelompok orang tersebut membutuhkan seorang pemimpin dalam kebesamaan hidup itu agar ada yang mengatur dan mengarahakan  serta antara hak dan kewajiban tidak terjadi tumpang tindih dan terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai.
Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak kerberagman suku, budaya, bahasa dan agama tidaklah mudah hidup dalam satu negara yang banyak sekali perbedaan. Akan tetapi indonesia disatukn oleh cita-cita yang sama yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan harus berpegangan teguh kepada ideologi kebangsaan indonesia yaitu Pancasila sebagai pedoman dalam berbanga, bernegara, agar jiwa solidaritas dapat tumbuh  sejak dini. Untuk mengatur jalannya negara yang harmonis, damai dan sejahtera maka bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam kebersamaan suatu negara, menyatukan rakyatnya serta menyejahterakan rakyatnya dan yang paling terpenting tidak bersifat primordialisme.
Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensil yang artinya bahwa peranan presiden lebih dominan dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya. Presiden dianggap sebagai pemimpin negara bahkan disebut-sebut sebagai orang nomor satu di Indonesia. Presiden dipilih untuk memimpin jalannya aktifitas kenegaraan. Dan diharpkan dapat membawa kesejahteraan, keharmonisan, kedamaian dan persatuan yang kokoh walaupun dipisahkan lautan, berbeda pulau, bahasa, suku, budaya dan agama. Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan,” Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan”. Sedangkan menurut Robert Tanembaum, ”Pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan atau organisasi”. Dari teori diatas bahwa dalam aktifitasnya presiden berhak membentuk suatu badan atau lembaga untuk membantu kinerjanya seperti mentri keuangan, mentri pertanian, mentri kesehatan, mentri kesejahteraan dan lain sebagainya yang disebut sebagai organ pemerintahan untuk membantu mengefektif dan mengefisienkan kinerja presiden selaku lembaga eksekutif.
  1. Identifikasi masalah
Dari latar belakang yang penuis paparkan sebelumnya, maka timbul beberapa pertanyaan persoalan atau masalah dalam bentuk pernyataan, yaitu diantaranya adalah:
1.      Bagaimana hasil kinerja Susilo Bambang Yudhoyono dalam delapan tahun memimpin negara kesatuan republik indonsia?
2.      Bagaimana gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dalam delapan tahun terakhir ini?
  1. Tujuan penulisan
Tujuan dari dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengevaluasi hasil kinerja dan gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono selama menjabat sebagai presiden negara kesatuan republik indonesia dan menjadikan bahan pembelajaran bagi siapa saja yang membaca untuk dijadikan informasi serta untuk melatih mahasiswa menyusun paper dalam upaya lebih meningkatkan pengetahuan dan kreatifitas mahasiswa serta agar mahasiswa lebih memahami pokok bahasan dalam teori kepemimpinan  dalam prakteknya atau realitas dalam negri ini dan lebih mengenali gaya keepmimpinan pemiminnya itu sendiri.
  1. Manfaat penulisan
Manfaat dari dilakukannya penulisan ini terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis adalah manfaat jangka pendek yang dapat segera diimplementasikan atau ditindak lanjuti, dalam manfaat praktis mengacu kepada kebutuhan suatu unit organisasi sedangkan manfaat  teoritis adalah manfaat jangka panjang yang dapat digunakan dalam pengembangan disiplin ilmu terkait tentang kepemimpinan, yang termasuk manfaat teoritis adalah dalam rangka sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya.
  1. Manfaat praktis
Manfaat praktis dari penulisan yang berjudul Analisis Sistem Pemerintahan dan Gaya Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu akan menjadi sebuah evalusai  sehingga menjadi feedback atau umpan balik agar dimasa yang akan datang diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi dibandingan kepemimpinan yang sekarang. Dan juga dapat dijadikan tolok ukur masyarakat dalam memilih pemimin karena sudah mengetahui kepemimpinan yang sekarang ini untuk memilih pemimpin yang selanjutnya.
 
b.      Manfaat teoritis
Dan dari segi manfaat teorits penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
 
 
 
BAB II
PEMBAHASAN
 
A.    Sejarah Singkat Sistem Pemerintahan di Indonesia
 
Pada waktu awal kemerdekaan indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 maka Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sistem Presidensial pernah berganti menjadi Sistem parlementer yang dipimpin oleh kepala pemerintahan Perdana Menteri. Selain itu Indonesia pada awal kemerdekaan juga masih belajar tentang bagaimana menjalankan pemerintahan. Dengan sistem parlementer ini maka di Indonesia saat itu memiliki DPR yang anggotanya dipilih oleh rakyat, maksud dari sistem ini adalah untuk membatasi kewenangan presiden.
Menurut  Philipus M. Hadjon, “ wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan[1]
 Jika pada sistem presidensial kabinet bertanggungjawab kepada presiden maka sistem parlementer, Presiden bertanggungjawab kepada parlemen/DPR. Sebenarnya sistem parlementer ini adalah sebuah penyimpangan ketentuan UUD 1945 yang menyebutkan “pemerintahan harus dijalankan menurut sistem kabinet presidensial, dimana menteri sebagai pembantu presiden”. Karena sering mengalami kegagalan kabinet, dan banyak menimbulkan gerakan-gerakan pemberontakan yang menyebabkan stabilitas negara terganggu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang isinya antara lain mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan bentuk pemerintahan kembali ke sistem presidensial.
 
A.                                                             Teori kewenangan
Indonesia sebagai Negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan presidensial dalam pemerintahannya berarti memberi kekuasaan atau kewenangan kepada presiden untuk bertindak lebih dominan dibadingkan lembaga-lembaga yang lainnya seperti lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif. Sistem presidensil  dalam Negara demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat dengan diwakili oleh presiden sebagai pemimpin dalam menentukan sesuatu yang sudah disepakati bersama. Dalam hal ini berarti presiden diberi wewenang untuk mengatur jalannya akitifitas kenegaraan, wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan perintah tertentu untuk mencapai suatu tujuan.
Menurut F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat bahwa “kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara[2]”.
Sedangkan menrut  Ferrazi  mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu[3]. Sementara itu dalam pengertian lain disebutkan bahwa wewenang  sangat identik dengan kekuasaan  seperti yang dikemukakan louis a Aallen dalam bukunnya management and organization yaitu wewenang adalah jumlah kekuasaan (powers) dan hak (rights) yang di delegasikan pada suatu jabatan[4].
Selanjutnya jones (2010:117) mengemukakan bahwa wewenang adalah kekuatan menahan orang –orang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan guna membuat keputusan mengenai penggunan sumberdaya organisasi.  Senada dengan pengertian lain beberapa ahli di atas, harold koontz dan Cyril donnell dalam bukunya “the principles of management” memberikan definisi dari kewenangan sebagai “kekuasaan yang sah yang memberikan hak untuk memerintah orang lain untuk bertindak atau tidak bertindak dalam suatu acara dalam rangkaian pencapaian organisasi”. Dan membagi bentuk kewenagnan dalam empat bentuk, yaitu yang pertama legal authority yaitu kewenangan yang sah, yang dilegalkan dan memiliki landasan hukum, yang kedua technical authority yaitu seseorang yang mempunyai atau memiliki keahlian dalam bidang tersebut seperti dokter memiliki wewenang memeriksa pasiennya, yang ketiga ultimate authority yaitu kewenangan tertinggi misalnya dalam suatu perusahaan yang memilki kewenangan tertinggi adalah pemilik saham dan yang terakhir adalah operation authority yaitu pelimahan kewenangan dari pimpinan organisasi kepada bahawan untuk melakukan sesuatu seperti daerah otonom[5]
 
B.                                                              Teori Kepemimpinan
Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu. Ada beberapa ahli yang mendeifnisikan kepemimpinan diantaranya menurut Dr. Thomas gordhon  “ Group Centered Leadership” bahwa:
“Kepemimpinan dapat dikonsepsualisasikan sebagai suatu interaksi antara seseorang dengan suatu kelompok, tepatnya antara seorang dengan anggota-anggota kelompok setiap peserta didalam interaksi memainkan peranan dan dengan cara-cara tertentu peranan itu harus dipilah-pilahkan dari suatu dengan yang lain. Dasar pemilihan merupakan soal pengaruh, pemimpin mempengaruhi dan orang lain dipengaruhi[6]
Sedangkan menurut Menurut  Terry Hoyt “kepemiminan  yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.[7]
Pendapat para ahlilainnya menurut james (dalam sadili, 2006:287) mengemukakan berkaitan dengan teori kepemimpinan tersebut yaitu kepemimpinan adalah kemamuan meyakinkan dan menggerakan orang lain agar mau bekerja sama dibawah kepemiminannya sebagai satu tim untuk mencapi tujuan tertentu” lanjut james mengenai teori kepemimpinan, menjelaskan bahwa:
 
“gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah unik dan tidak dapat diwariskan secara  otomatis, setiap pemimpin memiliki karakteistik terentu yang timbul dalam situasi yang berbeda.untuk dapat megusahakan orag lain agar dapat bekerasama dengan dirinya, maka pemimpin dapat mengguunakan kewibawaannya tertentu atau kewenangan formal tertentu . Kekuasaan merupakan suatu bagian dari sendi kehidupan organisasi”[8]
 
              Dari beberapa teori kepemimpinan diatas serta beberapa kutipan mengenai teori kepemimpinan dapat kita lihat bahwa fungsi utama seorang pemimpin adalah memengaruhi orang lain agar mau mengikuti perintahnya atau bergabung bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Dari sinilah kita data melihat bagaimana hakikat pemimpin itu dan untuk mengetahui karakteristik pemimpin ada beberapa gaya pemimpin yang dapat kita ketahui untuk menjadi tolok ukur pemimpin kita diantaranya adalah yang pertama adalah gaya kepemimpinan yang otokratis yaitu gaya kepemimpinan yang menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi secara otoriter, melakukan sendiri semua perencanaan tujuan dan pembuatan keputusan dan memotivasi bawahan dengan cara paksaan, sanjungan, kesalahan dan penghargaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah gaya Kepemimpinan Demokratis, yaitu gaya seorang pemimpin yang menghargai karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi. Pemimpin yang demokratis menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi untuk menggali dan mengolah gagasan bawahan dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama.yang ketiga adalah Tipe Kepemimpinan Laissez Faire atau kendali bebas Tipe kepemimpinan yang santai dan pengambilan keputusan diserahkan kepada para bawahannya dengan pengarahan yang minimal bahkan tanpa pengarahan sama sekali. Oleh karena itu, tipe kepemimpinan ini sering kali dianggap sebagai seorang pemimpin yang kurang memiliki rasa tanggung jawab yang wajar terhadap organisasi yang dipimpinnya. Serta memandang dan memperlakukan bawahannya sebagai orang-orang yang sudah matang dan dewasa, baik dalam teknis maupun mental. Dan yang terakhir adalah tipe kepemiminan yang Kepemimpinan partisipatif didefinisikan sebagai persamaan kekuatan dan sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan dengan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan. Kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur keputusan yang memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan pemimpin.
Dari empat tipe gaya kepemimpinan, kepemimpinan yang ideal adalah seorang pemimpin yang memilkiki ciri-ciri sebagai berikut:
1.      Pengetahuan umum yang luas, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hierarki kepemimpinan organisasi, ia semakin dituntut untuk mampu berpikir dan bertindak sebagai generalis.
2.      Kemampuan bertumbuh dan berkembang
3.      Sikap yang inklusif atau rasa ingin tahu, merupakan suatu sikap yang mencerminkan dua hal: pertama, tidak merasa puas dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki; kedua, kemauan untuk mencari dan menemukan hal-hal baru.
4.      Kemampuan analitik, efektivitas kepemimpinan seseorang tidak lagi pada kemampuannya melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis operasional, melainkan pada kemampuannya untuk berpikir. Cara dan kemampuan berpikir yang diperlukan adalah yang integralistik, strategik dan berorientasi pada pemecahan masalah.
5.   Daya ingat yang kuat, pemimpin harus mempunyai kemampuan intelektual yang berada di atas kemampuan rata-rata orang-orang yang dipimpinnya, salah satu bentuk kemampuan intelektual adalah daya ingat yang kuat.
6.      Kapasitas integratif, pemimpin harus menjadi seorang integrator dan memiliki pandangan holistik mengenai organisasi.
7.      Keterampilan berkomunikasi secara efektif, fungsi komunikasi dalam organisasi antara lain: fungsi ekspresi emosi, fungsi penyampaian informasi dan fungsi pengawasan.
8.      Keterampilan mendidik
9.      Rasionalitas,
10.  Objektivitas,
11.  Pragmatisme,
12.  Kemampuan menentukan prioritas,
13.  Kemampuan membedakan hal yang urgen dan yang penting
14.  Naluri yang tepat, kemampuannya untuk memilih waktu yang tepat
15.  Rasa Kohesi yang tinggi
16.  Rasa Releveasi
17.  Keteladanan,
18.  Menjadi yang pendengar yang baik
19.  Adaptabilitas,
20.  Fleksibilitas,
21.  Ketegasan
22.  Keberanian
23.  Orientasi masa depan
24.  Sikap yang antisipatif dan proaktif
 
C.          Analisis sistem pemerintahan dan gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono  
 
Dari beberapa teori tentang kewenangan dan kepemimpinan  diatas bahwa jelaslah aturan atau hakikat dari kewenangan dan hakikat dari seorang pemimpin. Dua periode atau delapan tahun  sudah Negara Indonesia di pimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak konflik maupun prestasi yang di dapat  saat pemerintahan SBY, dari segala konflik dan presetasi yang didapat ini di pengaruh oleh gaya pemerintahan SBY dan sistem pemerintahan yang SBY lakukan. Dari emapt gaya kepemimpinan yang disebutkan di atas dapat kita katakan bahwa SBY adalah pemimpin dengan gaya tipe demokrtais yaitu pemimpin yang mengambil keputusan sesuai dengan musyawarah rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dari cara pengambilan keputusan SBY yang sangat lelet karena harus menunggu persetujuan bersama.
Pembawaan SBY karena dibesarkan dari lingkungan tentara dan SBY sendiri berlatar belakang tentara karier, tampak agak formal. Ibu-ibu tertarik kepada SBY karena santun dalam setiap penampilan dan apik pula dalam berbusana, dan penampilan semacam ini meningkatkan citra SBY di mata masyarakat. SBY adalah seorang militer intelektual. Tingkat intelektualitas SBY tampak lebih menonjol dibandingkan dengan JK yang lebih praktis serta pragmatis. SBY tajam dalam analisa, karena itu tidak usah aneh jika selalu nomor wahid di sekolah. Ketajaman dan kecermatan SBY dalam analisa, adakalanya dapat mengurangi tingkat determinasi dalam pengambilan keputusan . Sby cenderung kalem, sesuai dengan background kebudayaannya yang jawa, sehingga banyak orang justru mengatakan bahwa beliau ini “lelet”. Sosok kemiliteran yang kental secara tidak langsung juga membawa dampak pada kabinet yang dipimpinnya. Kemampuan beliau untuk melihat kedalam masalah tidak terlalu baik apabila dibawa ke level teknis, karena beliau merupakan sosok yang ahli dalam mensinergikan kekuatan-kekuatan yang berada dibawah kepemimpinan beliau .Gaya kepemimpinan SBY berdasarkan ciri-ciri dari kepemimpinan ideal yang sesuai dengan beliau diantaranya adalah, pengetahuan umum yang luas seperti yang telah dituliskan Mar’ie Muhammad bahwa SBY adalah seorang militer intelektual, kemudian kemampuan analitik yang tajam yang kadangkala mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan. Keterampilan berkomunikasi secara efektif juga dimiliki beliau dimana terlihat dampaknya pada kabinet yang dipimpinnya.
 
BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya di BAB II maupun latar belakang maka dapat kita simpulkan bahwa sifat seorang pemimpin itu bermacam-macam, dilihat dari gaya kemimpinannya, gaya kepmimpinan yang dipararkan di BAB II pembahasan ada empat gaya kepemimpinan yaitu tipe otokratis, partisipatif, demokratis dan tipe  kendali bebas, dari empat tipe gaya kepemimpinan tersebut, masing masing memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, seperti dalam tipe kepemimpinan otokratis terdapat nilai plus dan nilai minusnya, nilai plus yang terkandung dalam tipe kepemimpinan otokratis adalah dalam pengambian keputusan seorang pemimpin bisa bertindak cepat dalam mengambil keputusan sehingga masalah dapat dengan segera terselesaikan, dan nilai minus yang terkandung dalam tipe kepemimpinan otokratis adalah tumbuhnya sifat sewenang-wenang dan masyarakat tidak dapat menyalurkn aspirasinya sehigga masyarakat bersifat pasif. Plus minus dalam tipe pemeritahan demokratis adalah, dalam nilai plusnya tipe demokratis menguntungkan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam aktifitas kenegaraan nilai minus yang terkandung dalam tipe kepemipminan demokratis adalah karena menunggu persetjuan bersama, maka pengambilan keputusan bersifat lelet dan cenderung bertele-tele. Begitu pula dalam tipe kepemimpinan kendali bebas maupun partisipatif memiliki nilai plus dan minusnya masing-masing. Dan dapat disimpulkan bahwa dari cara kepemimpinan SBY yang menganut gaya kepemimpinan demokratis ini maka tidak semuanya bersifat buruk, akan tetapi ada beberapa yang memliki nilai plus seperti bebasnya masyarakat dalam mengeluarkan pendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan.
 
 
B.     Saran
Dari pembahasan makalah ini maka saran yang penulis  ajukan adalah bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT maka, manusia sebagai mahluk yang dianugerahi fikiran dan perasaan seharusnya dapat menyeimbangngkan hal tersebut. Dapat memilah dan memilih mana yang terbaik serta apakah hal tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakatynya, walaupun setiap pemimpin memiliki kekurangannya masing masing akan tetapi berusaha menjadi sempurna dan memilih yang sempurna tidaklah salah.
 
DAFTAR PUSTAKA
·         Allen louis a, management and organization, McGraw-Hill, 1958
·         Dr thomas gordhon ,A way of releasing creative power of groups, Tata McGraw-Hill,2002
·         Ganjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007,
·         james, teori kepemimpinan dalam sadeli, bumi aksara, 2006
·         koontz harold and Cyril donell, the principle of management, Tata McGraw-Hill, Mar 1, 2004
·         Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),  hlm. 100
·         Terry Hoyt teori kepemimpinan,  Kartono, 2003

·         Philipus M. Hadjon, “tentang Wewenang”,  YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Dampak dari perkembangan ilmu pengetahan dan teknologi internet terhadap pembangunan politik atau modernisasi di Indonesia

Indonesia adalah Negara berkembang, Negara yang dengan mudah menerima pengaruh dari dunia luar, akantetapi pengaruh dari luar tersebut diharapkan dapat membantu dan mendukung untuk terjadinya pembangunan politik, pembangunan politik menurut Almond dan Powell yaitu Merupakan respon sistem politik terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat dan internasional, terutama respon sistem terhadap tantangan-tantangan pembinaan negara, pembinaan bangsa, partisipasi dan distribusi, sedangkan Claude E Welch lebih suka menggunakan istilah modernisasi politik dalam memahami pembangunan politik, Tiga ciri pokok menurut Claude E Welch adalah yang pertama, Peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara, kedua, Differensiasi dan spesialisasi lembaga-lembaga politik dan yang ketiga peningkatan partisipasi rakyat dalam politik. Sedangkan menurut Huntington  Pembangunan politik merupakan suatu aspek dari modernisasi, Menurut Huntington, modernisasi politik secara alamiah dimaksudkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang maju (powerpoint bu Lusi “Pembangunan Politik”)
Dari beberapa definisi para ahli dapat kita simpulakan bahwa moderenisasi dapat didefinisikan sebagai perubahan dari tradisional kearah yang modern, dinamis, dan simple.
Salah satu pengaruh yang sangat mudah diterima oleh masyarakat indonesia adalah pengaruh atau perkembangan teknologi. Tidak dapat di pungkiri lagi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang berkembang memasuki abad ke-21 selain berbagai aplikasi yang memudahkan aktifitas, media yang digunakan semakin canggih dan simple seperti dimulai dari adanya mesin tik, merevolusi menjadi komputer kemudian laptop, kemudin notebook dan yang sekarang sedang booming adalah gadget. Dewasa ini, masyarakat indonesia sedang diserang oleh virus gadget, dengan bermacam merek, beraneka aplikasi dan fitur yang semakin hari kian canggih, dalam hal ini pembangunan politik atau moderenisasi dapat terdongkrak dengan pesat karena mudahnya menghidupkan dan mematikan media untuk menghubungkan ke internet yaitu gadget yang sangat simpel dibandingan dengan laptop dan notebook yang harus dipasangkan modem terlebih dahulu dan menunggu system booting terlebih dahulu maka sekarang ini gadget lebih di gandrungi oleh masyarakat karena sangat simple sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan lebih cepat melakukan kegiatan di internet ataupun dunia maya. Selain keutamaan media yang digunakan, internet sangat memermudahkan kegiatan manusia seperti menjalin komunikasi yang lebih cepat hingga mempersingkat waktu, biaya dan dapat berkomnikasi dengan cepat walaupun berada di negeri yang berbeda, melakukan bisnis, pengajaran jarak jauh, informasi yang tidak terbatas dan lain sebagainya akan tetapi dari fenomena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini ada beberapa point negatif yang timbul di kalangan masyarakat saat ini seperti karena terlalu mudahnya mengaplikasikan internet seperti fitur jejaring sosial, website dan dan lain sebagainya,  masyarakat yang tidak bersifat pintar dalam menggunakan internet tersebut menyalah gunakannya dengan hal yang negatif seperti penipuan, perjualan peremuan  menjelajahi situs terlalang penggunaan jejaring sosial untuk yang salah seperti contoh kasus konflik artis Nikita Mirzani dengan Julia Perez dan Jenny Cortez dan lain sebagainya yang bersiteru lewat jejaring sosial yaitu twitter.
Dari fenomena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini baik positif dan negatif yang kita alami dewasa ini dapat berengaruh ada pembangunan politik atau moderenisasi bisa saja membawa hal yang buruk dan tidak semuanya positif.
Rumusan masalah
Dari beberaa definisi, penjelasan, penggambaran dan contoh kasus di lembar latar belakang, penulis akan menjelaskan menganeai pengaruh dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terhada sifat, kebiasaan dan prilaku mayarakat indnesia serta terhadap pmbangunan politik di indonesia baik positif maupun negatif
 
 
Tujuan penulisan
Untuk mengidentifikasikan berapa besar pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap budaya suatu Negara dan terhadap pembangunan politik Negara itu sendiri terutama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pandangan Penulis
Dari paparan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis memliki pandangan tersendiri mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berserta media medianya seperti alat yang digunakan untuk melakukan aktifitas surfing maupun aplikasi aplikasi yang dipakai seperti email, jejaring sosial, blog dan lain sebagainya seharusnya membawa dampak positif bagi pengguna, meningkatkan pengetahuan dunia luar dan menjalin kekerabatan dengan menggunakan jejaring sosial, akan tetapi relaitasnya banyak hal yang menyimpang bahkan melanggar hukum dengan keras akibat teralalu mudahnya mengakses segala seuatu melalui internet, seperti perdagangan manusia, perdagangan perempuan, pencurian data atau hacking, penipuan dan lain sebagainya. menurut undang –undang tentang  Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pasal 1 point ke 3 menyebutkan bahwa :
ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan. [1]
dari undang undang tersebut bahwa jelas seharusnya ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya membawa hal positif terhadap pengguannya akan tetapi banyak hal yang disalah gunakan dari penggunaan teknologi tersebut. Teknologi seharusnyaa bisa membantu mendongkrak tumbhnya moderenisasi atau pembangunan politik serta berkembangya sosial, ekonomi, pertahanan dan lain sebagainya karena masyarakat yang dinamis, pintar karena dengan mudah bisa mendapatkan informasi dengan cepat, bahkan masyarakat Indonesia bukan hanya bisa berkembang akan tetapi bisa go internasional dalam perekonmian, pendidikan, pertahanan dan lain sebagainya.
solusi
Dari beberapa paparan yang dituliskan sebelumnya mengenai perkembangan ilmu pengetahan dan teknologi terutama internet dari dampak yang kita lihat bahwa ada dampak positif dan dampak negatif, menurut penulis, untuk menghindari dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi internet ini ada dua cara pencegahan yaitu dari eksternal dan internal, pencegahan eksternal adalah pencegahan dari lingkungan sekitar atau orang-orang sekitar misalnya untuk anak remaja peran orang tua sangat penting untuk memberikan pengajaran kepada anaknya tentang etika menggunakan internet dan setelah memberi pengajaran maka tugas selanjutnya bagi para orang tua yaitu mengontrol anaknya. Dan peran pemerintah dalam hal ini adalah bertindak lebih tegas atas aturan atau hukum-hukum yang menyangkut dengan teknologi internet, entah itu dengan memberikan sanksi yang keras dan lain sebagainya. Dan pencegahan internal adalah pencegahan dari diri sendiri atau kesadaran diri bahwasanya kita sebagi pengguna internet seharusnya bersika lebih pintar dalam memilah dan memilih mana yang cocok untuk di konsumsi kita atau tidak, kita harus memililiki jiwa tanggung jawab atas diri kita sendiri. indonesia adalah Negara yang berideologikan pancasila dan mendambakan cita-cita yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu cita-citanya adalah mencerdasakan bangsa dan membawa rakyat indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan indonesia, dalam hal ini dapat kita lihat jika kita tidak pintar menghadapi perkembangan jaman ini terutama teknologi, bahkan salah menggunakannya maka kita telah membodohi bangsa ini dan menjajah Negara sendiri serta menghancurkannya. maka dari itu, dalam hal ini maka kita harus dapat mengontrol diri kita dalam perkembangan jaman ini. kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan cita-cita bangsa ini.
 
 
 
 
Referensi
1.      power point ibu Lusi “PEMBANGUNAN POLITIK”
2.      movie, tv and entertainment (muvila.com)
3.      Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

 


[1]Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pasal 1 point ke 3

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Sistem Informasi Management

Pengertian Sistem Informasi Manajemen :
Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran (output) dengan menggunakan masukan (input) dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Sistem informasi manajeman digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida dimana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya
Tujuan Sistem Informasi  Manajemen :
  1. Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.
  2. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan.
  3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.
Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja (informasi akuntansi dibutuhkan dam dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan).
Proses Manajemen
Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas:
  • Perencanaan, formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut.
  • Pengendalian, perencanaan hanyalah setengah dari peretempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan, dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan, disebut kebutuhan.
  • Pengambilan Keputusan, proses pemilihan diantara berbagai alternative disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih diantara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian.
Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) :
Sebelum pertengahan abad ke-20, pada masa itu masihdigunakan kartu punch, pemakaian komputer terbatas pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Pada tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan prosesor baru yang menggunakan silicon chip circuitrydengan kemampuan pemrosesan yang lebih baik. Untuk mempromosikan generasikomputer tersebut, para produsen memperkenalkan konsep sistem informasi manajemen dengan tujuan utama yaitu aplikasi komputer adalah untuk menghasilkan informasi bagi manajemen. Konsep SIM ini dengan sangat cepat diterima oleh beberapa perusahaan dan institusi pemerintah dengan skala besar seperti Departemen Keuangan.
Sementara konsep SIM terus berkembang, Morton, Gorry, dan Keendari Massachussets Institute of Technology (MIT) mengenalkan konsepbaru yang diberi nama Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems - DSS). DSS adalah sistem yang menghasilkan informasi yang ditujukan pada masalah tertentu yang harus dipecahkan atau keputusan yang harus dibuat oleh manajer.
Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

putusan ketenagakerjaan

PUTUSAN

Nomor 115/PUU-VII/2009

  • Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Menyatakan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang:

i)                    frasa, “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka…”, dihapus, sehingga berbunyi, “para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masingmasing serikat pekerja/serikat buruh”, dan

ii)                  ketentuan tersebut dalam angka (i) dimaknai, “dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka jumlah serikatpekerja/serikat  buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan”;

  • Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang:

i)                    frasa, “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka…”, tidak dihapuskan, dan

ii)                  ketentuan tersebut tidak dimaknai, “dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan”;

PUTUSAN

Nomor 58/PUU-IX/2011

  • Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”;
  • Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”;

PUTUSAN

Nomor 37/PUU-IX/2011

  • Frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
  • Frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;

PUTUSAN

Nomor 27/PUU-IX/2011

  • Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  • Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hokum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

PUTUSAN

Nomor 19/PUU-IX/2011

  • Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;
  • Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;
Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

PROPOSAL PENELITIAN “Intensitas Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Daerah Balaraja Terhadap Pemilu Lima Tahunan “

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara demokrasi, negara yang mengutamakan suara rakyat dalam mengambil keputusan, salah satu bentuk demokrasi Indonesia dapat dilihat dari sistem pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum (pemilu) pertama kali di Indonesia dilakukan pada tahun 1955 dengan jumlah sekitar 172  partai, dizaman penjajahan, Boedi Oetomo merupakan partai politik pertama di Indonesia yang kemudian disusul lahirnya partai-partai yang lain seperti Indische Partij, Masyumi, PNI dan lain sebagainya.

Orientasi partai politik pada zaman penjajahan dengan zaman reformasi sekarang ini sangat berbeda, pada zaman penjajahan, parpol berorientasi pada nasionalisme bukan pada kekuasaan seperti sekarang ini. parpol dibentuk bukan untuk mensejahterakan rakyatnya,akan tetapi untuk memperkaya pribadi dan memperoleh kekuasaan.

Realitas yang terjadi sekarang ini, para calon wakil rakyat hanya merakyat pada saat masa kampanye saja, mendekati rakyat untuk mengambil hati rakyat dan ketika datang  waktunya pemilihan umum, mulailah tradisi yang sering disebut “serangan fajar” dipagi hari. Akan tetapi, dari permasalahan ini, kita tidak bisa selalu menyalahkan para calon wakil rakyat yang menggunakan trik serangan fajar, seharunya kita sebagai masyarakat harus berfikir lebih pintar bagaimana menyikapi dan berfikir lebih logis terhadap fenomena ini, seperti “ dari mana uang itu di dapat ? dan jika calon wakil rakyat itu menang, apakah ia akan menuntut timbal balik terhadap uang yang mereka berikan?

Menurut saya, tema diatas cukup menarik untuk diteliti, karena dengan adanya fenomena “serangan fajar”, kita dapat melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap politik Indonesia dan sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa ini, jika ia memilih calon pemimpin yang berpotensi akan melakukan korupsi, dan dalam kegiatan penelitian ini, ruang sampel yang saya ambil adalah kecamatan Balaraja, kabupaten Tangerang, provinsi Banten, yang merupakan tempat tinggal saya, untuk diteliti seberapa besar kesadaran dan kepedulian masyarakat Balaraja terhadap pemilu lima tahunan di Indonesia.

  1. B.     Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, saya dapat merumuskan beberapa persoalan atau masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

  1. Mengapa masyarakat di daearah Balaraja mengikuti alur dari tradisi “serangan fajar”

tersebut?

  1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Balaraja terhadap politik Indonesia?
  1. C.    Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepedulian dan pengetahuan  masyarakat Balaraja terahadp fenomena sistem pemilu yang terjadi sekarang ini di Indonesia.

  1. D.    Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan tinjauan diatas, maka Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

  1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan keilmuan dalam berpolitik  kususnya dalam melakukan pemilu serta memperkaya pengetahuan karya ilmiah tentang sistem politik yang seharusnya dikuasai oleh masyarakat sebelum menggunakan hak pilihnya.
  1. Manfaat praktis, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Balaraja mengenai sistem pemilu di Indonesia sekarang ini serta tips dan trik dari setiap kandidat yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, sehingga pada saat dating waktunya pemilihan umum, masyarakat dapat berfikir secara logis atau rasional dalam menggunakan hak pilihnya untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.
  1. E.     Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan dan penelitian penyusun , belum ada yang melakukan penelitian dengan judul yang sama, dan isi pembahasan yang hampir menyerupai, untuk menghidari terjadinya plagiat maka penyusun menyertakan beberapa literature serta kesimpulan dan relevansinya terhadap penelitian yang akan diteliti sebagai bahan pertimbangan, diataranya:

  1. Penelitian skripsi yang diangkat oleh Waren yang berjudul  strategi komunikasi politik KPUD dalam menyukseskan pemilu program studi magister fakultas ilmu sosial dan politik jurusan ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2011/2012 dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dari skripsi ini adalah langkah-langkah strategi komunikasi politik KPUD kabupaten pelalawan dalam menyukseskan pemilihan umum kepala daerah yaitu langkah-langkah strategi komunikasi politik yang bersifat eksternal dan internal. Sedangkan dalam penelitian ini yang ingin penulis teliti adalah menjelaskan trik-trik dari para kandidat wakli rakyat dalam mengambil simpati masyarakat Balaraja, seperti trik serangan fajar yang sudah menjadi budaya dewasa ini.
  1. Penelitian skripsi yang diangkat oleh Nadi yang berjudul  partisipasi masyarakat pada perumusan kebijakan publik dalam mewujudkan good governance program studi magister fakultas ilmu politik dan sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2003/2004, kesimpulan dari skiripsi ini adalah membangun sebuah Negara dengan sistem desentralisasi melalu otonomi daerah dengan menitikberatkan pemerintah pada kabupaten/kota dengan visi mencapai good governance adalah identik dengan sebuah demokrasi, disana partisipasi masyarakat menjadi sangat mutlak. Sedangkan dalam penelitian ini dibahas tentang intensitas kesadaran dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon wakil rakyat yang pantas mewakili daerahnya.
  1. Penelitian skripsi oleh Joko Susanto yang berjudul strategi kampanye pemilihan kepala desa langsung (studi kasus komunikasi politik H.Syamsul Arifin dalam pemilihan gubernur provinsi Sumatra utara 2008) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan kampanye H. syamsul Arifin dalam pemilihan gubernur Sumatra utara tahun 2008 didasarkan atas serangkaian perencanaan yang baik dan berkesinambungan jauh sebelum pemilihan gubernur dilaksanakan, dan salah satu faktor kemenangan yang lainnya adalah didasarkan karena ketokohan sosok H.Syamsul Arifin sehingga strategi kampanye lebih menitik beratkan atas pencitraan. Beda halnya dengan penelitian yang penyusun buat ini adalah membahas tentang trik calon wakil rakyat yang kurang sehat dan mayoritas lebih menitikberatkan atas politik uang dengan bukti adanya budaya serangan fajar yang masyarakat terima.

Dari beberapa paparan skripsi diatas sangat jelas bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

  1. F.     Landasan Teori

1.1 Teori Demokrasi

Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi Negara Indonesia,pemilu adalah mediademokrasi masyarakat untuk menyalurkan partisipasinya kepada negara.Hampir semua negara demokrasi melakukan sistem pemilu untuk menunjukan kedemokrasiannya, dalam negara yang demokratis, aktivitasmemilih orang atau sekelompok orang untuk dijadikan seorang pemimpin dilakukan dengan sistem pemilu yang dilandasi dengan prinsip pemilu secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adilsesuai dengan isi UU No 10 tahun 2008 bab II pasal 2, agar semua warga negara dapat ikut berpartisipasi dan menyuarakan haknya.Akan tetapi, walaupun sudah ditetapkannya undang-undang tersebut, bukan berarti pemilihan umum di Indonesia terhidar dari perselisihan-perselisihan yang lainnya. Di Indonesia, peraturan mengenai pemilu terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen perubahan bab III, bab VIII mengenai pemilu pasal 22E.[1]

Melihat isi undang-undang diatas bisa kita ketahui bahwa pemilu merupakan jalan utama dalam menentukan masa depan sebuah Negara demokratis, karena segala pemerintahan dimulai dengan memilih calon pemerintahnya terlebih dahulu, maka dalam memilih seorang pemimpin, dalam Negara demokratis yang menganut sistem pemilu, masyarakat harus memilihnya secara demokratis agar semua lapisan masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat pakar tentang demokrasi, diantaranya menurut Plato dalam teorinya menyatakan bahwa:

Dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan.Akan tetapi kemudian rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau, yang disebut Anarki..[2]

Dan juga menurut Joseph A. Schmeter berpendapat dalam teorinya bahwa demokrasi merupakan suatu perencaan instutisional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.[3]

Itu berarti bahwa semua keputusan, rakyat yang menentukan, para wakil rakyat hanya sebagai tempat mencurahkan aspirasi rakyat dan kemudian memperjuangkannya di hadapan wakil-wakil rakyat yang lainnya,kemudian merundingkan dengan wakil rakyat yang lainnya dan mengambil persetujuan untuk disepakati dan ditaati bersama.

1.2 Teori Kesadaran Politik

Dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa peran masyarakat sangat penting untuk menentukan masa depan Bangsa Indonesia. Rakyat harus memiliki kesadaran berpolitik untuk membantu jalannya kebijakan-kebijakan negara, rakyat harus sadar bahwa fenomena ”serangan fajar”bukanlah sebuah rejeki dan bukan berarti bahwa calon pemimpin itu akan selalu mengayomi mereka seperti pada saat kampanye, rakyat harus diajarkan ilmu politik secara lebih logis, agar dalam pelaksanannya masyarakat tidak bersifat apatis, minimal bersifat spektator bahkan lebih bagus jika masyarakat bersifat gladiator terhadap keadaan politik. Masyarakat harus memiliki rasa kepemilikan terhadap negara.pentingnya kesadaran berpolitik masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin negara untuk masa depan negara Indonesia, menurut Drs. M. Taophan:

Kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran  politik atau keinsyafan bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks. Karena itu tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat akan banyak tugas negara yang terbengkalai.[4]

Dari teori diatas dapat kita simpulkan bahwa sangat penting sekali memberikan pembelajaran politik terhadap masyarakat agar tumbuhnya kesadaran berpolitik, menciptakan masyarakat madani, masyarakat yang tidak bersifat apatis dalam berpolitik serta untuk masa depan Negara Indonesia itu sendiri.

1.3 Teori Partisipasi Politik

Melihat dari teori-teori yang sudah dipaparkan diatas, teori-teori tersebut sangat jelas bahwa peran rakyat sangat dibutuhkan untuk ikut berpartisipasi dalam jalannya politik di Indonesia seperti menurut beberapa ahli Michael Rush dan Philip Althoff mendefinisikan partisipasi politik lebih mudah dipahami menggunakan logika. Mereka menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari ketidakterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya[5]

selain teori diatas, ada juga teori pertisipasi politik yang menyebutkan alasan pentingnya melakukan partisipasi politik, teori yang dicetuskan oleh Conyers yang mengatakan bahwa:

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: pertama, Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, kedua, Masyarakat mempercayai program pembagunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, ketiga, Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.[6]

point pertama dan kedua dari teori yang dipaparkan oleh Conyers dapat kita pahami bahwa selain untuk menyuarakan pendapat dan hak kita, partisipasi politik juga dapat mengontrol jalannya program pembangunan.

Akantetapi dari teori di atas ada teori yang mengatakan bahwa partisipasi masayarakat dalam berpolitik harus dibatasi seperti menurut pandangan Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang membatasi pengertian partisipasi politik pada:

Pertama, Partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap.kedua, Partisipasi politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah. ketiga, Kegiatan partisipasi politik hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.keempat, Partisipasi politik juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak,berhasil atau gagal. kelima, Partisipasi politik berupa kegiatan yang mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak langsung.[7]

Terlepas dari teori-teori yang dikemukakan para ahli, pada realitasnya banyak masyarakat memiliki alasan yang bervariasi atas tidak keterlibatannya mereka dalam aktivitas politik atau tidak ikutnya mereka dalam partisipasi politik, diantaranya adalah,pertama, masyarakat secara sadar mempercayai bahwa tidak ada calon pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan harapan bersama masyarakat dan pada akhirnya lebih memilih bersikap apatis, selain itu mereka berfikir bahwa menggunakan hak pilihnya ataupun tidak, mereka tidak akan merasakan perubahan yang lebih khusus atau signifikan dalam kehidupannya,yang kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dikarenakan kesalahan teknis dari penyusunan daftar pemilihan tetap yang terbengkalai dan mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dan tidak mengikuti pemilihan umum.

  1. Metodologi Penelitian
  1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan wawancara, metode survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument  untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel sedangkan metode wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik muka responden dapat menjadi pelengkap ekspresi responden.

  1. Metode Analisis Data

Dalam mengkaji data pada penelitian ini meggunakan pendekatan  kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian mengenai fenomena pemilu ini yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan, meneliti secara langsung mengenai kebudayaan pemilu yang berlaku di masyarakat Balaraja, dengan tujuan  menggambarkan suatu gejala sosial.

Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena pemilu yang tengah berlangsung di daerah Balaraja pada saat studi. dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. dan untuk menganalisis fenomena ini, penenyusun menggunakan metode historis dan metode studi kasus

  1. metode historis adalah metode yang mengkaji masyarakat pada masa silam dan masyarakat sekarang ini (perbandingan), pada metode ini akan dianalisis mengenai orientasi para calon wakil rakyat dan masyarakat sekarang ini yang berorientasi atas kekuasaan dan kepentingan pribadi sehingga mengabaikan rasa nasionalisme, berbeda sekali dengan orientasi para wakil rakyat dan masyarakat pada masa orde lama.
  2. metode studi kasus adalah metode yang mengkaji sedalam dalamnya fenomena atau gejala-gejala nyata yang terjadi dalam masyarakat, objeknya adalah kelompok-kelompok masyarakat, kelompok lembaga maupun individu.
  1. Populasi Dan Sampel

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian, populasi pada penelitian ini adalah masyarakat wilayah kecamatan Balaraja dan sampelnya adalah ketua RT dari setiap desa di kecamatan Balaraja.

  1. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

  1. Latar belakang
  2. Perumusan maslah
  3. Tujuan penelitian
  4. Signifikasi penelitian
  5. Kajian pustaka
  6. Landasan teori
  7. Metodologi penelitian
  8. Sistematika penulisan

BAB II            : SEJARAH PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

  1. Pemilu pada masa orde lama
  2. Pemilu pada masa orde baru

BAB III: BUDAYA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN      BALARAJA.

BAB IV : PENUTUP

  1. Kesimpulan
  2. Rekomendasi

[1](1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

[2] http://demokrasiindonesia.wordpress.com, demokrasi di indonesia dan sejarahnya , 2012/07/20

[3] H. Mstafa Kamal Pasha, Civics education, (Citra Karsa Mandiri, 2002) hlm 82

[4] http://elladewilatifah.blogspot.com, budaya politik indonesia, 2011/06/01

[5] Johannes Rudolf Gerzon Djofari, pemberontakan organisasi papua merdeka, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993) hlm 14

[6] Baja sambangan, Perencanaan tata guna lahan dalam pengembangan wilayah,(yogyakarta, Andi, 2012) hlm 256

[7] http://setabasri01.blogspot.com, partisipasi politik,  2009/02

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Jenis-jenis penelitian sosial

  1. Filed research (penelitian lapangan) penelitian yang dilakukan tanpa melihat data scara tertulis melinkan terjun langsung ke lapangan atau medan penelitian , seperti pak nasih yang melakukan penelitian tentang intensitas minat membaca mahasiswa fisip UMJ , yang meneliti langsung kedalam kelas sehingga terjun langsung ditengah medan penelitian sehingga dapat menggambil keputusan secara langsung,tanpa melihat data atau macam macam materi kepustakaan.
  1. Library research ( penelitian perpustakaan) adalah penelitian yang mengandalkan data data dari perpustakaan atau yang lainnya seperti literature, majalah,Koran dan lain lain , tidak terjun langsung dalam medan penelitian.
Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Pergaulan remaja di daerah ciputat

Latar belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terbuka menerima pengaruh pada zaman era globalisasi ini dari dunia luar. Salah satu dampak dari globalisasi tersebut adalah budaya ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) , IPTEK selain membawa perkembangan positif terhadap perekonomian dan komunikasi di indonesia ,dampak negative selalu membayangi hal hal yang berbau positif , salah satu contoh negative dari perkembangan yang dibawa oleh arus IPTEK adalah , masuknya budaya barat lebih cepat ke nusantara,karena mudahnya menjelajahi dunia luar,dan rasa ingin tahu dan pada akhirnya ditiru dan dijadikan trend mode.

Dewasa ini , pergaulan di Indonesia terutama pada anak remaja hampir  semuanya telah meniru gaya hidup kebarat-baratan ,baik dari segi pakaian,bahasa ,tingkah laku,dan lain sebagainya.. dilakuakannya penelitian tentang “ pergauan remaja di daerah ciputat” ini saya lakukan karena selama saya tinggal diciputat banyak sekali masyarakat yang yang gaya hidupnya sangat mengkiblatkan daya kebarat-baratan ,terutama pergaulan dimalam hari  dan rasa penasaran saya semakin nyata ketika saya melihat fenomena tempat wisata tanggul raksasa situ gintung yang mayoritas pengunjungnya melakukan wisata malam yang menyimpang dan berbau kebarat baratan.

            Hal tersebut yang membuat saya terpacu untuk melakukan penelitian atas “mengapa di daerah ciputat pergaulan sangat mengkiblatkan budaya kebarat-baratan dan apa penyebabnya ?”

Dalam penelitian social ini , saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Metode Peneitian Sosial yaitu Bapak Mohammad Nasih yang telah memberikan kehormtan kepada kami (mahsaiswa FISIP UMJ) untuk melakukan penelitian social. Saya menyadari banyaknya kekurangan pada penelitian social ini sehingga saya mengharapkan kritik dan saran agar dapat dijadikan acuan untuk menjadi lebih baik di penelitian selanjutnya.

Akhir kata, saya mengucapkan banyak terimaksih kepada para pembaca yang telah membaca penelitian social ini .

 

                                                                                                           

 

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Intensitas Sholat Zuhur Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

  1. Latar belakang

Dewasa ini , beragama islam bukan berarti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah . di zaman modern ini , mayoritas warga Negara Indonesia yang sekitar 80% memeluk agama islam akan tetapi berprilaku tidak seperti beragama islam , hanya islam KTP saja . salah satu faktor yang mempengaruhi fenomena ini adalah perkembangan IPTEK . selain membawa dampak positif dalam perkembanagan ekonomi dan komunikasi di indonesia , selalu ada dampak negatif dari suatu perubahan , dampak negatif dari IPTEK adalah mudahnya masuk budaya barat yang sangat bertentangan dengan indonsia yang termasuk Negara islam terbesar di dunia . gaya hidup yang pada sekarang ini lebih berkiblat pada budaya kebarat-baratan yang bebas , bahkan sebagian besar warga Negara Indonesia melupakan kewajiaban atas agamanya yaitu menjalankan sholat lima waktu, karena sibuk dengan budaya kebaratan seperti berfoya-foya dan melakuakn segala sesuatu dengan kebebasan .

 Dalam hal ini , disinilah organisiasi islam sangat berperan penting untuk bisa mengajak seluruh warga Negara Indonesia yang beragama islam untuk tetep menjalankan kewajibannya sebagai muslim. selain Nahdaul Ulama , muhammadiyah merupakan salah satu organisasi islam yang besar di Indonesia, mendakwahkan ajaran nabi Muhammad SAW terutama di tanah air Indonesia.  Melihat fenomena seperti ini saya akan melakukan penelitian disekitar kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta yang merupakan salah satu kampus islami yang berada di daerah Jakarta dengan melihat intenstas sholat zuhur pada mahasiswa yang berada di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta yang pada dasarnya menyongsong tinggi ajaran nabi Muhammad SAW.

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Institusi social

definisi menurut Judson R. Landis yang mendefinisikan bahwa   “ institusi sosial sebagai norma-norma, aturan-aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat “.  Dari definisi ini maka bisa kita pahami bahwa institusi sosial merujuk pada upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mengatasi masalah.

bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat untuk memnuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia. fungsi institusi social diantaranya :

1.       Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disntegrasi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang dapat dikatakan tidak seimbang dengan jumlah manusia yang semakin bertambah baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga dimungkinkan pertentangan yang bersumber perebutan maupun ketidakadilan dalam usaha memenuhi kebutuhannya akan ancaman kesatuan dari warga masyarakat.

2.       Memberikan pedoman pada anggota masyarakat untuk bertingkah laku / bersikap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian pranata sosial telah siap dengan berbagai aturan atau kaidah-kaidah sosial yang dapat dan harus dipergunakan oleh setiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3.       Memberi pegangan pada masyarakat untuk menandakan sistem pengendalian sosial (social control). Sanksi-sanksi atau pelanggaran norma-norma sosial merupakan sarana agar setiap warga masyarakat tetap konform dengan norma-norma sosial itu, sehingga tertib sosial dapat terwujud.

 

Jenis jenis lembaga  social adalah :

  1. Lembaga keluarga
  2. Lembaga pendidikan
  3. Lembaga agama
  4. Lembaga ekonomi
  5. Lembaga politik

 

 

  1. Lembaga keluarga

 

Keluarga merupakan kesatuan kelompok terkecil didalam masyarakat.Tujuan utama lembaga keluarga adalah mengatur manusia dalam hal keturnan (reproduksi ). Dalam kaitannya dengan tujuan itu, lembaga  keluarga mempunyai beberapa fungsi nyata, antara lain :

1. Masalah seks yang diatur dalam kehidupan perkawinan yang sebelumnya diawali dengan pelamaran atau peminangan.

2. Perawatan anak-anak.

3. Hubungan persaudaraan, darah atau kekerabatan.

4. Berbagai macam organisasi kekeluargaan.

 

 

 

  1. Lembaga pendidikan

Terletak pada upaya sosialisasi, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan ciri-ciri pribadi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat bersangkutan. Ungsi lembaga pendidikn antara lain :

  1. Meningkatkan potensi, kreativitas, dan kemampuan diri
  2. Membentuk kepribadian dan pola pikir yang logis dan sistematis
  3. Mengembangkan sikap cinta tanah air.

 

 

  1. Lembaga agama

 norma yang mengatur hubungan antarmanusia, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan Tuhannya sehingga ketenteraman dan kedamaian batin dapat dikembangkan. Ungsi lembaga agama adalah :

 

  1.  Fungsi ajaran atau aturan; memberi tujuan atau orientasi sehingga timbul rasa saling hormat antarsesama manusia. Agama juga dapat menumbuhkan sikap disiplin, pengendalian diri, dan mengembangkan rasa kepekaan sosial. Tiap-tiap ajaran agama pada dasarnya mengarah ke satu tujuan, yaitu kebaikan.
  2. Fungsi hukum; memberikan aturan yang jelas terhadap tingkah laku manusia akan hal-hal yang dianggap benar dan hal-hal yang dianggap salah.
  3. Fungsi sosial; sehubungan dengan fungsi hukum, aturan agama juga dapat digunakan  dalam kehidupan sosial manusia, yaitu sebagai dasar aturan kesusilaan dalam masyarakat, misalnya dalam masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, perkawinan, kesenian, arsitektur bangunan, dan lain-lain.
  4. Fungsi  ritual Seseorang yang telah menentukan agamanya, harus mau menjalankan ibadah sesuai yang diperintahkan Tuhan dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam kitab suci. Dengan mendalami dan memahami ajaran agama, seseorang akan mengetahui sanksi yang akan diterimanya jika ia melakukan pelanggaran.
  5. Fungsi transformatif; agama dapat mendorong manusia untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya, dengan agama, umat manusia mampu menciptakan karyakarya seni besar, seperti candi, masjid, dan bangunan-bangunan lainnya

 

 

  1. Lembaga ekonomi

 

menangani masalah kesejahteraan material yang meliputi cara-cara mendapatkan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat, mengatur cara-cara berproduksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi agar setiap lapisan masyarakat mendapat bagian yang semestinya. Ungsi lembaga ekonomi adalah :

  1. produksi barang dan jasa
  2. distribusi barang danjasa
  3. Pendistribusian sumber daya ekonomi (tenaga dan peralatan) konsumsi barang dan jasa

 

 

  1. Lembaga politik

Tujuan lembaga politik adalah Membuat peraturan untuk memelihara tata tertib, untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Ungsi lembaga politik adalah :

  1. Pelindung dan penyaluran aspirasi/hak asasi manusia.  sesuai dengan UUD’45, bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka rakyat berhak berpolitik sejauh tetap mematuhi kaidah-kaidah politik yang telah ditetapkan.
  2. . Memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat; dalam hal ini rakyat secara langsung mulai dilibatkan dalam proses penentuan kebijakan. Rakyat ditempatkan sebagai subjek dan bukannya objek kebijakan. Dengan cara ini, akan dapat tercapai keberhasilan pembangunan dan meningkatkan stabilitas sosial.
  3. Meningkatkan kesadaran berpolitik di kalangan masyarakat; hal ini terlihat dari meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, kesadaran dalam mengawasi jalannya pemerintahan, dan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

perkuliahan 1 metode penelitian sosial

“HAKIKAT ILMU PENGETAHUAN DAN STANDAR KEBENARAN ILMIAH”

ilmu berasal dari bahasa arab yaitu “a’lima” yang artinya tahu adalah sebuah pengetahuan yang berdasarkan pengamatan, dengan berbagai metode, untuk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pengetahuan : segala sesuatu yang diketahui dan dirasakan oleh pancaindera terhadap suatu objek tertentu

Perbedaan antara pengetahuan dan ilmu

pengetahuan

ilmu

Tidak memeiliki karakteristik tertentu

Memiliki karakteristik untuk dijadikan sebuah ilmu

Tidak harus disebarkan dan diajarkan pada orang lain

Harus disebarkan dan diajarkan kepada orang lain


 Paradigma Barat

Auguste comte (prancis) adalah orang yang pertama yang menggunakan istilah positivisme , yaitu :

Teori perkembangan :

  1. Tahap teologis

Teo : Tuhan  logos : ilmu , yang dapat diartikan bahwa teologis suatu faham yang  lebih mengedepankan faham spiritual .

Ada beberapa macam teologis yaitu :

  1. Fetisisme ; adalah  faham yang mempercayai hal hal mistis seperti pohon besar yang memiliki penghuni
  2. Politisme : faham yang meyakini banyaknya tuhan
  3. Monotisme : mempercayai Tuhan hanya satu
  4. Tahap metafisik : pemikiran sudah agak rasional ,mempelajari kebenaran atau realitas . meta : yang diluar
  5. Positif : faham tentang ilmu pasti , dimana manusia menginspirasi untuk merumuskan hokum , seperti ilmu kedokteran yang menjelaskan tentang hal hal yang pada awalnya bersifat fetisisme menjadi memiliki alasan yang rasional.

 

Paradigma Islam :

  1. Teologis
  2. Metafisik
  3. Positif

إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الْفَاسِقِي

 (26) Sesungguhnya Allah tidak­lah malu membuat perumpamaan apa saja; nyamuk atau yang lebih kecil dari padanya. Maka adapun or­ang-orang yang beriman mengetahuilah dia bahwasa­nya itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka , Dan adapun orang-orang yang kafir maka berkatalah mereka : Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan begini ? Tersesatlah dengan sebabnya kebanyakan manusia dan mendapat petunjuk dengan sebabnya kebanyakan. Dan tidaklah akan tersesat dengan dia, melainkan orang-orang yang fasik

 

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.